Menkeu: Penyusunan APBD Tahun 2023 Diharapkan Dapat Sejalan dan Selaras

Prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.

Baca Juga: BAKN DPR Gelar Konsultasi dengan Kemenkeu Terkait Cukai Tembakau

"Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, mengutip dari rilisnya, Kamis (16/6/2022).

Selain itu, ia juga menyampaikan fokusnya pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah. Menkeu menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun, seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya. Meski begitu, ia mengingatkan mengenai perlunya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat.

"Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun. Namun, APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat," terang Menkeu.