Menurut Bambang, keputusan Kemenkumham untuk melakukan pembebasan bersyarat 23 napi yang terjerat kasus korupsi sudah diatur oleh Undang-Undang.
Baca Juga: Demi Bela Anies Baswedan Soal Kasus Dugaan Korupsi Formula E, Pendukungnya Lakukan ini: Orang Pintar Jadi Pekok!
"Ya, enggak lah [bukan tidak adil]. Gini lho. Monggo tapi tidak ada tindakan menteri yang suka-suka dirinya. Di sini semua diatur perundangan. Intinya itu," ujarnya.
Melansir dari CNN, bersumber dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarkatan yang resmi berlaku per 3 Agustus lalu, pembebasan bersyarat 23 napi korupsi bisa dilakukan.
Beberapa narapidana yang terjerat kasus korupsi dan memperoleh pembebasan bersayarat yaitu mantan jaksa Pinangki Sirna Kumalasari, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, dan masih banyak lagi.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid