KKP Kerja Sama dengan NORAD Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

Head of Section for Oceans, Ms. Jorun Nossum mengakui Indonesia merupakan mitra strategis dalam mengelola laut secara berkelanjutan. "Kerja sama ini merupakan langkah penting. Harapannya dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengembangkan kemitraan di masa mendatang," harapnya.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto yang ikut menyaksikan momen bersejarah itu menegaskan, kerja sama antara Ditjen PRL dengan NORAD merupakan bagian dari komitmen Menteri Trenggono untuk menjaga ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut menjadi makin mendesak dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menstimulasi geliat investasi.

"Pak Menteri memiliki strategi ekonomi biru untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Pertama, memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI. Kemudian budi daya perikanan berkelanjutan dan yang terakhir, pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan," katanya.

Ditambahkannya, untuk mendukung implementasi strategi ekonomi biru itu dibutuhkan adanya neraca sumber daya laut yang akuntabel sebagai instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala dan mengukur dampak investasi terhadap aset laut Indonesia.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

"KKP percaya dengan bantuan dari NORAD bisa menghasilkan nantinya sebuah neraca sumber daya laut yang berkualitas untuk menjaga sumber daya, bukan hanya ekonominya, tapi keberlangsungan ekologi di laut sesuai dengan komitmen Pak Menteri menjaga kesehatan laut," tutupnya.

Sebagai informasi, penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia telah diawali melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra pada tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.

Sementara itu, Ocean for Development Programme merupakan komitmen Pemerintah Norwegia dan sangat berpotensi dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi pada sustainable ocean plan (perencanaan kelautan yang berkelanjutan).

Selaras dengan kebijakan Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan, Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement.

Sumber: genpi.co