Kaget Kantornya Digeledah, Risma Mengaku Tak Tahu Penyaluran Beras Bansos di Kemensos Dikorupsi

Bahkan pada saat penggeledahan berlangsung, Risma  juga tetap bekerja seperti biasa.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa Kemensos sama sekali tidak akan menutup-nutupi atau membuat skenario apa pun mengenai kasus dugaan korupsi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5).

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Kuncoro jadi tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

Salah satu tersangka adalah Kuncoro Wibowo yang sebelumnya mundur secara mendadak dari jabatan dirut TransJakarta.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Kuncoro Wibowo ditetapkan tersangka terkait posisinya sebagai direktur utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics.

Perusahaan pelat merah itu diketahui mendapatkan 'jatah' menyalurkan Bansos beras 222.070.230 Kilogram (Kg) dari Kemensos kepada 4.934.894 KPM-PKH di seluruh wilayah Indonesia.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menyebut, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan koruosi tersebut, mantan Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo dicegah terkait kasus penyaluran beras bansos tersebut.

Baca juga: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Kuncoro Wibowo Pernah Dinobatkan CEO BUMN Visioner Terbaik

“Betul, yang bersangkutan dicegah terkait penyidikan baru (penyaluran beras bansos) dimaksud," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).

Adapun KPK sebelumnya telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Kuncoro bepergian ke luar negeri.

Hal ini dikonfirmasi Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Ahmad Nursaleh. Kuncoro masuk dalam daftar pencegahan. “M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar Pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023,” kata Nursaleh 

Pada hari ini, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras Bansos untuk KPM PKH Tahun 2020-2021.

Lembaga antirasuah juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Namun, nama mereka baru akan diungkap ke publik saat penyidikan dinilai cukup.

 “Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2023).

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, M Kuncoro Wibowo mengejutkan publik setelah mengundurkan diri sebagai direktur utama PT TransJakarta.

Padahal, Kuncoro baru dua bulan ditunjuk PJ Gubernur DKI Heru Budi menggantikan posisi dirut yang lama.

Belum ada konfirmasi dari manajemen TransJakarta terkait alasan Kuncoro mengundurkan diri.

Baca juga: Ngabila Diperiksa usai Pamer Gaji Rp 34 juta, Kadiskes DKI Koordinasi dengan Inspektorat soal Sanksi

Namun, kini mulai terkuak dugaan penyebab Kuncoro mundur.

Kuncoro Wibowo ternyata sudah dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 10 Februari 2023.

Dia dicekal selama enam bulanhingga Agustus 2023.

Informasi tersebut disampaikan Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh

"WNI atas nama M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023," ujarnya di Jakarta Selasa (14/3).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Sumber: wartakota.tribunnews.com