Pengamat Sindir Jokowi: Ambil Jalan Pintas, Buntut Persoalan Pribadi dengan PDIP dan Megawati

Sikap Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan publik termasuk dengan narasi ingin menelurkan dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Puncaknya ada pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin secara langsung oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Dimana, putusan itu menjadikan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang maju di Pilpres sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyatakan, sejatinya ada dua faktor yang mengakibatkan Presiden Jokowi seperti saat ini.

Poin pertama yakni terkait dengan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika Jokowi tak lagi menjadi presiden.

"Satu, soal kegelisahan dan kerisauan Presiden Pak Jokowi, ketika dia setelah tidak jadi presiden bagaimana IKN, bagaimana memastikan bahwa peluang bonus demografi itu bisa kita dapat sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap sehingga menjadi negara maju," kata Ari saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Itu kan selalu diucapkan oleh Pak Jokowi. Itu adalah sebuah bawah sadar yang mungkin siapa dia menyangsikan semua ya. Jadi saya mengatakan itu mungkin salah satu sebab," sambungnya.

Kondisi kedua yang diduga oleh Ari menjadi penyebab Presiden Jokowi seperti saat ini adalah adanya personal individu dengan PDI Perjuangan serta Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Terlebih belakangan ini, hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati tengah diisukan renggang.

"Di samping juga ada bumbu-bumbu soal mungkin kekesalan atau konflik atau kekesalan atau kesebalan yang sifatnya personal dengan PDI Perjuangan atau Bu Mega," tutur dia.

Atas kedua kondisi itu, Ari memperkirakan kalau sikap Jokowi saat ini yang notabenenya sebagai Kepala Negara justru terlihat tengah memaksakan suatu upaya.

Bahkan kata dia, langkah politik Presiden Jokowi saat ini sudah keluar dari jalur demokrasi yang dikedepankan bangsa Indonesia.

"Jadi mungkin itu kerisauan Pak Jokowi sehingga dia mengambil jalan pintas keluar dari rel demokrasi pada saat setahun, menjelang satu tahun terakhir masa jabatan beliau berakhir," tandas Ari.

Sumber: Tribunnews