Sebab menurunnya anggaran tidak sesuai porsi yang diberikan oleh BPDPKS kepada petani dan juga korporasi. Di mana korporasi mendapat porsi yang berkali-kali lipat lebih besar.
"Uang yang beredar di petani itu hanya 4,75 persen, sedangkan perusahaan yang dibiayai pakai duit BPDPKS itu, 27 persen. Ini kan tidak seimbang. Sementara luasan perkebunan perusahaan dan masyarakat itu imbang. Di mana letak keadilannya?," kata Sugianto saat berbincang dengan elaeis.co belum lama ini. Baca Juga: Sawit Bikin Harga Pangan Global Melejit, Indonesia Jadi Sorotan
Oleh karena itu, Sekretaris Komisi II DPRD Riau ini juga meminta agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengawasi dengan ketat bagaimana penyaluran dan tersebut agar lebih berpihak kepada masyarakat, terutama petani sawit.
"Kepada Bu Menteri cantik, tolong deh itu diawasi," ujarnya.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid