Digitalisasi, Solusi UMKM untuk Berkembang dan Naik Kelas

Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya basis data yang andal dan diperbarui secara berkala untuk memetakan banyak bentuk UMKM untuk memberikan intervensi yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan swasta dan mengadopsi koregulasi atau pengaturan bersama, di mana ada pembagian tanggung jawab antara negara dan pemangku kepentingan swasta berbasis luas baik dalam pembuatan kebijakan maupun penegakannya.

Mengenali berbagai jenis dan kebutuhan UMKM sangat penting untuk intervensi kebijakan yang optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga perlu didukung adanya basis data yang akurat.

Tetapi agar ini efektif, pihak swasta seperti penyedia pasar online atau asosiasi bisnis harus terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan dengan menggunakan pendekatan co-regulation atau pengaturan bersama. Pemangku kepentingan publik dan swasta perlu saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan akurasi basis data UMKM.

Pemanfaatan digitalisasi untuk UMKM merupakan salah satu topik yang akan dibahas dalam pelaksanaan Digiweek 2022. Konferensi ekonomi digital yang akan diselenggarakan oleh CIPS pada 26-28 Juli 2022 ini akan menampilkan sejumlah nama besar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga para peneliti CIPS dan topik-topik yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital.

Sumber: republika.co.id