Usulan Purnawirawan Terancam Gagal, Pemakzulan Gibran Macet di Meja DPR?

"Ini bukan lagi soal kalah atau menang dalam pemilu, tetapi tentang penyelamatan konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus menggunakan wewenangnya untuk meluruskan ini,".

Dokumen tersebut telah diterima oleh perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR untuk diteruskan kepada pimpinan dewan.

Meskipun desakan telah disampaikan secara formal, bola panas kini berada di tangan DPR yang tampak ragu untuk melangkah. 

Hingga saat ini, belum ada agenda resmi dari pimpinan DPR maupun Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas usulan tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa usulan ini kemungkinan besar akan bernasib sama seperti wacana hak angket kecurangan pemilu yang sebelumnya juga kencang disuarakan.

"Secara politik, ini akan sangat sulit terwujud. Koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran menguasai mayoritas kursi di DPR. Mereka tentu akan menjadi benteng utama yang menghalangi setiap upaya pemakzulan," kata Ujang baru-baru ini.

Menurut Ujang, proses pemakzulan secara prosedural sangat panjang dan berliku. 

Usulan harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR, disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 dari yang hadir.

Setelah itu, DPR harus meminta pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

"Melihat konstelasi politik saat ini, mendapatkan angka-angka tersebut nyaris mustahil. Partai-partai politik lebih memilih untuk fokus pada pembagian kekuasaan dan posisi di pemerintahan mendatang daripada membuka kembali kotak pandora sengketa pemilu," jelasnya.

Sikap diam DPR ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, apakah parlemen benar-benar menyerap aspirasi atau justru tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek koalisi.

Sumber: Suara