Ancaman Kedaulatan dan Jalan Keluar Hukum
Mahfud memperingatkan bahwa utang Whoosh yang sangat besar dapat mengancam kedaulatan bangsa, mengacu pada pengalaman Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhannya karena gagal bayar. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa Cina bisa meminta kompensasi, seperti menguasai Laut Natuna Utara.
Mahfud mengusulkan dua solusi: mencari jalan keluar pembiayaan di luar APBN dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. "Negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul mark up," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang berpotensi korupsi. "Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu," harap Mahfud.
Profil dan Tantangan Keuangan Proyek Whoosh
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Total nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun, dengan 75% pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Kereta Whoosh yang mampu melaju hingga 350 km/jam ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, pendapatan dari tiket yang maksimal Rp 1,5 triliun per tahun dinilai belum cukup untuk menutup biaya bunga pinjaman yang mencapai Rp 2 triliun per tahun, sehingga berpotensi terus membebani keuangan negara.
Sumber: Monitor Indonesia
Artikel Terkait
Bahlil Dilaporkan ke Mabes Polri! Kader Golkar Ungkap Akun Penyebar Fitnah
Bos Sawit Surya Darmadi Ungkap Penyebab Karyawan Kabur Saat Susah
KPK Diminta Usut Jokowi dan Luhut Soal Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
140 Petugas Lapas Kena Sanksi Berat Usai Kasus Ammar Zoni, Akan Dikirim Pelatihan Khusus ke Nusakambangan