Ancaman Kedaulatan dan Jalan Keluar Hukum
Mahfud memperingatkan bahwa utang Whoosh yang sangat besar dapat mengancam kedaulatan bangsa, mengacu pada pengalaman Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhannya karena gagal bayar. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa Cina bisa meminta kompensasi, seperti menguasai Laut Natuna Utara.
Mahfud mengusulkan dua solusi: mencari jalan keluar pembiayaan di luar APBN dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. "Negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul mark up," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang berpotensi korupsi. "Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu," harap Mahfud.
Profil dan Tantangan Keuangan Proyek Whoosh
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Total nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun, dengan 75% pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Kereta Whoosh yang mampu melaju hingga 350 km/jam ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, pendapatan dari tiket yang maksimal Rp 1,5 triliun per tahun dinilai belum cukup untuk menutup biaya bunga pinjaman yang mencapai Rp 2 triliun per tahun, sehingga berpotensi terus membebani keuangan negara.
Sumber: Monitor Indonesia
Artikel Terkait
OTT KPK di Pati: Bupati Sudewo Ditangkap, Tersangkut Kasus Pengisian Perangkat Desa?
OTT KPK di Madiun: Ratusan Juta Diamankan, Walikota Maidi Dibawa ke Jakarta!
KPK Didesak Usut Bos Maktour Fuad Masyhur: Dalang di Balik Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun?
Ferdinand Hutahaean Tantang KPK: Saatnya Panggil Jokowi untuk Kasus Korupsi Kuota Haji?