Ahok Tantang Jaksa Periksa Jokowi untuk Ungkap Kasus Korupsi BBM Pertamina Senilai Rp 285 Triliun

POLHUKAM.ID – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak pernah menerima laporan temuan penyimpangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ahok Tegaskan Sistem Pengawasan Ketat dan Digital di Era Kepemimpinannya

Ahok menegaskan, jika ada temuan dari BPK atau BPKP pada masa jabatannya, pasti akan ditindaklanjuti. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi. Ia mengklaim telah membangun sistem pengawasan internal yang sangat ketat di Pertamina, termasuk sistem digitalisasi yang memungkinkan pemantauan pergerakan minyak dan keuangan secara real-time melalui gawainya.

"Saya bisa ikuti semua, minyak, uang, semua saya bisa ikuti, sehingga mereka enggak bisa bohongi kami. Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana, sampai kapal delay berapa hari saja saya bisa curiga ada ketidakberesan atau enggak," ujar Ahok di hadapan hakim.

Soroti Intervensi Menteri BUMN dan Tantang Periksa Jokowi

Ahok juga menyoroti terbatasnya wewenang dewan komisaris akibat intervensi langsung dari Kementerian BUMN. Ia menyebut keputusan pengangkatan atau pergantian direksi kerap dilakukan langsung oleh menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris.

Untuk membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini secara tuntas, Ahok meminta jaksa tidak ragu memeriksa pihak lain yang lebih tinggi, bahkan menantang untuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). "Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot," tegas politikus PDIP tersebut.