POLHUKAM.ID - Lembaga survei Poltracking Indonesia diduga menerima pembayaran dari Bupati Kapuas periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ben Brahim S Bahat (BBSB) untuk menaikan pamor dalam rangka Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu merupakan materi yang didalami tim penyidik KPK saat memeriksa petinggi Poltracking Indonesia sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Kapuas yang menjerat Ben Brahim.
Petinggi Poltracking Indonesia yang telah diperiksa, yaitu Anggraini Setio Ayuningtyas selaku Manager Keuangan PT Poltracking Indonesia. Dia sudah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (3/7).
"Saksi (Anggraini) hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan pembayaran survei elektabilitas untuk menaikkan pamor tersangka BBSB dalam rangka maju Pilgub Kalteng," ujar Jurubicara KPK Ali Fikri, Selasa siang (4/7).
Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi lainnya, yakni Dealdo Dwirendragaha Bahat dan Bella Brittani Bahar selaku anak tersangka Ben Brahim, Yanuar Yassin Anwar selaku karyawan swasta, Esty Novelina Karuniani selaku wiraswasta, dan Sartono selaku karyawan swasta.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan berbagai aset tersangka BBSB," kata Ali.
Artikel Terkait
Gugatan Ijazah Gibran Gagal Mediasi, Langsung Diperiksa di Pengadilan Hari Ini
KPK Tantang Mahfud MD Bongkar Data Dugaan Mark Up 3 Kali Lipat Proyek Kereta Cepat!
Bongkar Korupsi Bobby Nasution: Mens Rea dan Modus Permainan Anggaran APBD Sumut
Bahlil Dilaporkan ke Mabes Polri! Kader Golkar Ungkap Akun Penyebar Fitnah