Lewat Replik, Firli Bahuri Kembali Mohon Hakim Perintahkan Kapolda Metro Keluarkan SP3

POLHUKAM.ID - Dalam surat replik, Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memohon agar Hakim Tunggal Imelda Herawati memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Hal itu tercantum dalam permohonan surat replik yang disampaikan tim hukum Firli selaku pemohon praperadilan melawan Kapolda Metro Jaya selaku termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Dalam eksekusi, tim hukum Firli memohon agar Hakim Tunggal Imelda Herawati menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata tim hukum Firli, Ian Iskandar di ruang sidang utama, Selasa malam (12/12).

Selanjutnya, tim hukum Firli memohon agar Hakim Tunggal Imelda Herawati menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah/janji oleh pegawai negeri/penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tap/325/XI/RES.3.3./Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 atas nama Firli Bahuri adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

"Tiga, menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsu tertanggal 9 Oktober 2023 Juncto surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/7539/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat," jelas Ian.