KERAS! Demonstrasi Indonesia Gelap Jilid Dua di Yogyakarta Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

POLHUKAM.ID - Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap' jilid dua dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. 

Di tengah guyuran hujan lebat dan angin kencang, puluhan mahasiswa dan aktivis yang ikut menggelar demonstrasi itu menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Mereka memasang berbagai poster bertuliskan 'warning sama fasis bergambar Prabowo dan Joko Widodo, jika ekspresi direpresi, seni melahirkan revolusi, dan jaga ndasmu, jaga ndas kita incar ndasnya'.

Kali ini demonstran mengusung tema Ruwat Ruweting Penguasa Durno, akni ungkapan yang menggabungkan tradisi ruwatan dengan karakter pewayangan. 

“Ungkapan ini mengingatkan orang terhadap pentingnya menjaga kesucian diri, kepemimpinan, serta upaya untuk memperbaiki keadaan yang buruk,” kata juru bicara Aliansi Jogja Memanggil, Hidayah.

Demonstrasi ini merupakan unjuk rasa kedua setelah puncak demonstrasi Indonesia Gelap yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah pada 20 Februari. 

Selain membentangkan berbagai poster, pengunjuk rasa yang sebagian merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menampilkan aksi teatrikal yang mengkritik militerisme Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun kata ruwatan yang disuarakan dalam demonstrasi itu bermakna pembersihan dan pembebasan dari bahaya. 

“Dalam konteks hari ini sebagai rakyat penting melakukan pembersihan dan pembebasan dari tingkah laku rezim yang memperkaya diri, koruptif, dan gemar mencelakakan rakyatnya."

Masyarakat Jawa, kata dia, mengenal tradisi ruwatan sebagai sesuatu yang sakral dan turun temurun untuk menangkal bahaya dari batara kala, makhluk yang tidak dikehendaki Dewa. 

Ruwatan digelar untuk anak-anak yang terlahir sebagai anak rawan bencana. Mereka ini dianggap menanggung beban alias kotor sehingga perlu pembersihan.

Demonstran menilai Presiden Prabowo menyengsarakan rakyatnya. Mereka juga mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat Danantara, lembaga investasi strategis milik pemerintah yang berperan dalam mengelola aset negara.

Orang-orang yang menjabat merupakan menteri kabinet Prabowo-Gibran yakni Rosan Roesiani yang menjabat sebagai Menteri Investasi, Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, Wakil Komisaris Utama PT. Pertamina, Erick Thohir  yang merupakan Menteri BUMN, dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.

Mahasiswa dan aktivis menilai pengangkatan mereka menjadi pejabat pengurus BPI Danatara bermasalah karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yang melarang pejabat menduduki jabatan lain di pemerintahan atau BUMN.