Meski menolak hukuman mati, Prabowo menekankan pentingnya memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Ia menyatakan bahwa pendekatan yang tegas tetap diperlukan agar praktik korupsi bisa diberantas secara efektif.
"Saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati," tegas Prabowo.
Salah satu opsi yang pernah muncul dalam diskursus publik adalah memiskinkan koruptor.
Namun, Prabowo memandang bahwa pendekatan ini juga tidak sepenuhnya adil jika berdampak pada anggota keluarga pelaku yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.
Terkait usulan memiskinkan koruptor, Prabowo menyatakan bahwa negara berhak menyita aset yang diperoleh secara tidak sah.
Namun, ia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.
"Saya berpendapat kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita," katanya.
"Kita juga harus adil kepada anak-istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, ya nanti ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga? Karena dosa orang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Jadi saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," jelasnya.
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
Jokowi Bicara Lantang di PSI: Benarkah Alasan Kesehatan Hanya Tameng Hukum?
Polisi Gerebek Markas Judi Online Kamboja di Palembang, Gajinya Rp 7 Juta Sebulan!
Tantang APH: Bisakah Jokowi Diperiksa untuk Kasus Korupsi Minyak & Kuota Haji?
Skandal Rp 450 Triliun! Siti Nurbaya & Misteri Pemutihan Sawit Ilegal Terbongkar