Johnson mengatakan, China telah gagal memenuhi komitmennya untuk menghormati pengaturan formula "Satu Negara, Dua Sistem" berdasarkan kesepakatan yang mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris atas Hong Kong pada 1997. Kegagalan China tersebut dapat mengancam hak dan kebebasan warga Hong Kong.
"Pada peringatan 25 tahun ini, kami tidak dapat menghindari fakta bahwa, Beijing telah gagal memenuhi kewajibannya. Ini adalah keadaan yang mengancam hak dan kebebasan warga Hong Kong, serta kemajuan dan kemakmuran mereka yang berkelanjutan," ujar Johnson.
Inggris sangat kritis terhadap undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan China terhadap Hong Kong pada 2020. Termasuk perubahan pemilihan umum yang mengikis kebebasan dan otonomi Hong Kong.
Para pejabat China telah menolak kritik Inggris. China meminta Inggris agar tidak ikut campur dalam urusan Hong Kong. China menuduh Inggris masih mempertahankan pola pikir kolonial, meskipun Hong Kong telah diserahkan kembali ke Beijing.
Kementerian Luar Negeri China menuduh Inggris menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencoreng Hong Kong.
"Hong Kong adalah Hong Kong China dan tidak ada kekuatan eksternal yang memiliki hak untuk campur tangan. Inggris tidak memiliki hak kedaulatan, pemerintahan, atau pengawasan atas Hong Kong pasca penyerahan, dan apa yang disebut komitmen tidak ada sama sekali," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian dalam jumpa pers reguler.
Artikel Terkait
Iran Ancam Serang Jantung Israel Jika AS Berani Menyerang: Apakah Perang Besar Tak Terhindarkan?
Bill Gates & Dokumen Epstein: Fakta Mengejutkan Klaim Penyakit Kelamin yang Dibantah Tegas
Dibalik Panggung Saudi: MBS & Adiknya Berebut Pengaruh, Siapa yang Akan Menang?
10 Nama Besar yang Muncul dalam Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein: Dari Elon Musk hingga Pangeran Andrew