Tak Lagi Gunakan Dolar Amerika Serikat, Iran dan Rusia Sepakat Menggunakan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan Bilateral

polhukam.id- Iran dan Rusia telah menyelesaikan perjanjian untuk menggunakan mata uang lokal dalam aktivitas perdagangan bilateral mereka.

Keputusan ini menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi mereka.

Perjanjian ini dicapai dalam pertemuan antara gubernur bank sentral Iran dan Rusia di Rusia. Dengan adanya perjanjian ini, bank dan pelaku ekonomi dari kedua negara dapat menggunakan infrastruktur, termasuk sistem antar bank non-SWIFT, untuk melakukan transaksi dalam mata uang lokal. 

Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Perintahkan Militer Percepat Persiapan Perang Melawan Amerika

"Perjanjian penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral diselesaikan dalam pertemuan antara gubernur bank sentral Iran dan Rusia di Rusia. Bank dan pelaku ekonomi kini dapat menggunakan infrastruktur, termasuk sistem antar bank non-SWIFT untuk bertransaksi dalam mata uang lokal," bunyi keterangan Media Pemerintah Iran, Rabu (27/12/2023).

Langkah ini diambil oleh Iran dan Rusia sebagai respons terhadap sanksi ekonomi yang mereka hadapi dari AS.

Khususnya, Rusia telah dikecualikan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) oleh Uni Eropa, AS, dan Inggris sebagai bagian dari sanksi terkait peristiwa di Ukraina.

SWIFT merupakan jaringan keamanan tinggi yang memfasilitasi transfer uang antar lembaga keuangan global.

Pembatasan akses Rusia ke SWIFT dianggap sebagai sanksi ekonomi yang sangat berat karena mengisolasi Moskow secara ekonomi.

Sejak itu, Rusia mencari alternatif dan membangun jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti Iran, khususnya di kawasan Afrika, Asia, dan Timur Tengah. 

Baca Juga: Angka Kesuburan di Korea Selatan Anjlok ke Level Kritis: Presiden Korea Selatan Serukan Tindakan Darurat Hadapi Krisis Kelahiran

Iran menjadi salah satu mitra utama Rusia dalam upaya memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan di tengah tekanan sanksi dari Barat.***