Dihadapan Hakim, Saksi Sebut Akusisi PT SBS Gerakan Tenaga Kerja Lokal

polhukam.id - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dalam proses akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam Persero Tbk (PTBA) melalui anak perusahaan PT Bukit Multi Investama (BMI), Jumat (12/1/2024) kembali digelar.

Dalam persidangan di PN Tipikor Palembang kali ini menghadirkan tiga orang saksi yaitu Ketua Tim Akusisi PT SBS Octavianus Tarigan, Anggota Tim Akusisi Analis Tambang (Analisis Tambang) Subagyo dan Anggota Tim Akusisi terkait SDM Ali Tamam.

“Ada tiga orang saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan proses akusisi PT SBS di Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang. Mereka diantaranya yaitu, Ketua Tim Akusisi PT SBS Octavianus Tarigan pengganti Dr Saiful Islam sebagai ketua Tim Akusisi sebelumnya, Anggota Tim Akusisi Analis Tambang (Analisis Tambang) Subagyo dan Anggota Tim Akusisi terkait SDM Ali Tamam,’’ kata Tim Kuasa Hukum Terdakwa Proses Akusisi PT SBS, Gunadi Wibakso kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pimpinan KPK Tersandera Lobi DPR saat Proses Pemilihan

Dijelaskan Gunadi, dalam fakta persidangan di PN Tipikor Palembang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan mengungkapkan kebijakan korporasi yaitu PT Bukit Asam (PTBA) dengan mendirikan Sub Holding PT BMI. Kemudian, kata Gunadi, melakukan akusisi PT SBS sebagai Langkah bisnis yang tepat, hal tersebut sebagai Solusi untuk mengatasi krisis Batubara pada tahun 2012.

“Ketiga orang saksi dipersidangan menyebut Langkah PT SBS. telah sesuai dengan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan-red) dan RKAP Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan-red) PT BA,’’ ucap Gunadi.

Selain itu, kata Gunadi, para saksi yang hadir dipersidangan juga menjelaskan bahwa proses akusisi PT SBS juga telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku (proper). Kata Gunadi, proses akusisi PT SBS juga telah didasari oleh kajian-kajian dan doe diligenxe secara komprehensif dengan dibantu oleh konsultan.

Baca Juga: Analis: Ungkapan Estafet Kepemimpinan Polri Masih dalam Koridor Netralitas