Di suatu kesempatan, ia membentak anak buahnya yang tak becus bekerja—lalu berkata:
“Kalau tidak bisa kerja, saya pindahkan ke Papua!”
Begitu kerasnya kalimat itu sampai gemanya mengalahkan doa pembukaan. Seketika Papua menjadi sinonim dari ‘dibuang hidup-hidup’.
Seolah-olah tanah yang ditempati oleh jutaan manusia itu cuma tempat hukuman bagi PNS malas.
Padahal Papua bukan tanah kutukan. Bukan buangan. Di sana ada rakyat yang ingin dimanusiakan.
Tapi dalam lidah kekuasaan, ia bisa berubah jadi tempat pelarian, tempat ancaman, bahkan tempat pelupaan.
Ini ironis. Sebab di satu sisi, negara mengklaim Papua sebagai bagian sah dan integral dari NKRI.
Tapi di sisi lain, ia diperlakukan bak gudang tua tempat menyimpan pegawai yang dianggap rusak.
Jadi kalau hari ini Anda menerima surat tugas ke Papua, tanyakan pada diri sendiri: apakah Anda sedang dipanggil untuk mengabdi… atau sedang dihukum tanpa sidang?
Dan rakyat Papua? Mereka menonton diam-diam, menyaksikan bagaimana tanah mereka dijadikan panggung drama kekuasaan. Sesekali mungkin mereka bergumam dalam hati:
“Apa salah kami, sampai setiap orang yang tak diinginkan, dikirim ke sini?”
Sayangnya, pejabat di Jakarta terlalu sibuk selfie di acara peresmian, untuk sempat menjawab pertanyaan itu. ***
Sumber: FusilatNews
Artikel Terkait
Febrio & Luky Dicopot? Ini Fakta Rotasi Besar Menkeu Purbaya di Kemenkeu
Menu MBG Nabire Viral: Rendang Hanya Saat Gibran Datang? Ini Faktanya!
3 Kebijakan Kontroversial yang Bikin Dompet Kelas Menengah Menjerit: BBM Naik, Mobil Listrik Kena Pajak, hingga Tol Kena PPN!
Pengacara Jokowi Buka Suara: Mengapa Polemik Ijazah Takkan Selesai Meski Ditunjukkan ke Publik?