POLHUKAM.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keinginannya untuk menata ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia memberi waktu tiga tahun bagi perusahaan pelat merah untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kontribusi terhadap negara.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut salah satu capaian penting pemerintah adalah pembentukan Dana Kedaulatan atau Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama Danantara Indonesia. Dana tersebut terbentuk dari konsolidasi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari USD 1.000 miliar atau sekitar Rp 1.060 triliun.
“Saudara-saudara salah satu prestasi kita yang kita syukuri kita telah membentuk dana SWF, dana kedaulatan yang kita bernama Danantara Indonesia. Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpulkan semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dolar, Rp 1.060 triliun kumpulkan semua,” kata Prabowo dalam acara Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
Prabowo menyoroti praktik penyalahgunaan aset negara yang masih terjadi di sejumlah BUMN. Ia menyebut ada birokrat yang sengaja menyembunyikan aset hingga merugikan perusahaan.
Perilaku tersebut, lanjut Prabowo, tidak bisa ditoleransi karena mereka diberi amanah mengelola perusahaan milik negara, tetapi justru menjadikannya ladang keuntungan pribadi. Prabowo bahkan mengancam akan melibatkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak para pelaku.
"Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu," ujar Prabowo.
"Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” tegasnya.
Prabowo menilai, dengan total aset yang ada, BUMN mestinya mampu memberikan hasil signifikan. Dia menghitung keuntungan wajar minimal adalah 10 persen dari total aset.
“Saudara kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya yang wajarnya itu 10 persen dari aset, kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10 persen,” ucapnya.
Dengan asumsi itu, dari aset sebesar USD 1.000 miliar, negara seharusnya bisa menerima USD 100 miliar setiap tahun.
“Kalau dari 10 persen, oke deh 5 persen, harusnya 50 miliar dolar kan, berarti Rp 800 T, gak defisit kita. Enggak juga 5 persen, ya sudah deh 3 persen,” tambah dia.
Meski begitu, Prabowo memberikan kesempatan kepada BUMN untuk berbenah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. “Saudara-saudara, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2-3 tahun kita bersihkan,” ujarnya.
Sumber: kumparan
Artikel Terkait
Geram! Anggota DPR Minta Polisi Tangkap Gubernur Sumut Bobby Nasution soal Razia Truk Pelat Aceh
Heboh WNA Sebut Polisi Indonesia Tak Berguna: Laporan Saya Didiamkan dan Dia Hanya Nonton Film dengan Santainya!
Sulitnya Menemukan Rasa Malu Jokowi dan Gibran
Abu Bakar Baasyir Sebut Jokowi Pemimpin yang Kuat, Minta Agar Negara Diatur Dengan Hukum Islam