Polemik Data Pengadaan Kapal: Perbedaan Angka Menkeu Purbaya dan Menteri Trenggono

Dalam dunia kebijakan publik, data adalah “senjata”. Namun, apa jadinya jika dua pejabat tinggi negara memegang data dengan angka yang berbeda? Perbedaan data itulah yang memicu polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait proyek pembangunan kapal.

Isu ini menyentuh substansi kebijakan sektor kelautan, tata kelola anggaran, hingga efektivitas dorongan ekonomi melalui belanja negara. Purbaya bahkan membuka kemungkinan dirinya keliru membaca data.

Perbedaan Klaim dan Sumber Pendanaan

Purbaya menyatakan keheranannya karena anggaran untuk pembangunan kapal telah dialokasikan, namun pesanan ke galangan kapal belum ada. Ia merasa rugi karena dana yang bersumber dari utang negara tidak kunjung direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Trenggono menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman Inggris (UK) yang masih dalam proses. Mekanisme dan eksekusi proyek ini juga melibatkan Badan Logistik Pertahanan, di mana KKP berperan dalam fasilitas teknis dan tenaga kerja.

Mengapa Bisa Terjadi Perbedaan Data?

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif:

• Pendekatan Makro Fiskal (Kemenkeu): Memandang dari sisi alokasi anggaran, komitmen pembiayaan, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
• Pendekatan Teknis Sektoral (KKP): Memandang dari tahapan proyek, proses pinjaman luar negeri, dan realisasi di lapangan.