Prabowo Izinkan Jokowi Diadili? Ini Kata Pengamat Soal Sinyal Purbaya

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dengan menolak menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat Whoosh. Langkah ini dinilai oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, sebagai sinyal yang harus ditangkap secara mendalam oleh aparat penegak hukum.

Menurut Muslim, ketegasan dari jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dapat diartikan sebagai lampu hijau untuk melakukan langkah lanjutan, termasuk mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam proyek yang diinisiasi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah lama diperingatkan oleh berbagai kalangan, termasuk saya. Proyek ini diprediksi akan bermasalah dan menjadi beban utang negara," ujar Muslim dalam perbincangan dengan redaksi, Minggu, 12 Oktober 2025.

Pemerintahan Prabowo dinilai mulai terbuka mengakui ketidakberesan proyek yang mengalami pembengkakan anggaran signifikan, dari semula 6,07 miliar Dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar Dolar AS. Utang proyek ini memiliki suku bunga 3,7% hingga 3,8% dengan tenor pembayaran selama 35 tahun.