Utang Kereta Cepat Whoosh: Tanggung Jawab Jokowi dan Luhut, Bukan APBN

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung beban utang proyek kereta cepat Whoosh dinilai sebagai langkah yang tepat.

Pernyataan ini disampaikan oleh peneliti media dan politik, Buni Yani, melalui akun Facebook pribadinya. Ia menegaskan bahwa utang yang membengkak dari proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini merupakan tanggung jawab penuh dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sudahlah ini tanggung jawabnya Jokowi, Luhut, and the gang," tegas Buni Yani. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang dianggapnya keliru dari pemimpin sebelumnya tidak seharusnya dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia. "Jangan timpakan dosa dan kebodohan mereka ke rakyat," sambungnya.

Fakta Pembiayaan dan Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Whoosh