Invasi AS ke Venezuela 2026: Pintu Gerbang China untuk Menyerang Taiwan?

Meningkatnya Peluang Invasi China ke Taiwan

Preseden Venezuela secara langsung meningkatkan peluang invasi China ke Taiwan. Beijing membaca pesan yang jelas: jika agresi militer sepihak oleh negara adidaya tidak mendapatkan konsekuensi nyata, maka batas-batas norma internasional menjadi cair. China dapat menggunakan logika serupa, meski dengan framing berbeda, yaitu sebagai "penegakan kedaulatan dan urusan dalam negeri" untuk menyatukan kembali Taiwan.

Status Taiwan yang ambigu dalam hukum internasional memberi ruang bagi China untuk membingkai tindakan militer sebagai masalah internal. Sinyal kesiapan militer China, seperti latihan besar-besaran dan simulasi blokade di Selat Taiwan, telah meningkat. Invasi ke Taiwan bukan lagi sekadar skenario hipotetis, tetapi risiko nyata dengan dampak global yang dahsyat, mengingat posisi Taiwan sebagai pusat rantai pasok semikonduktor dunia.

Dampak Krisis Venezuela yang Berlarut-larut

Di balik pertarungan geopolitik elite, rakyat Venezuela menanggung beban terberat. Krisis kemanusiaan yang sudah parah diperburuk oleh invasi, berpotensi memicu gelombang pengungsian baru ke negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil. Invasi ini juga membangkitkan trauma sejarah Amerika Latin sebagai "halaman belakang" kekuatan asing.

Krisis Venezuela juga telah menjadi ajang proxy conflict, dengan dukungan Rusia, China, dan Iran kepada Caracas untuk membendung pengaruh AS. Situasi ini mengubah konflik dalam negeri menjadi pertarungan pengaruh global yang semakin merusak kredibilitat aturan internasional.

Kesimpulan

Invasi AS ke Venezuela 2026 bukan hanya tragedi bagi rakyat Venezuela, tetapi juga krisis bagi seluruh sistem hukum internasional. Preseden ini melemahkan larangan fundamental terhadap penggunaan kekuatan dan menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Taiwan kini berada dalam garis tembak sebagai "uji coba" berikutnya. Jika komunitas internasional gagal memberikan respons tegas terhadap pelanggaran di Venezuela, dunia bersiap memasuki era baru di mana hukum digantikan oleh hukum rimba, di mana yang kuat berhak menindas yang lemah.

Heru Wahyudi adalah Pendiri Cendikia Demokrasi Indonesia dan Akademisi Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang.