Mendikdasmen memberikan contoh nyata dari kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi pilihan realistis bagi masyarakat yang tak terjangkau sekolah formal.
Penataan Ketat untuk Hindari Penyimpangan di PKBM
Di sisi lain, Mu’ti menekankan pentingnya penataan lebih ketat dalam pengelolaan PKBM. Mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), pemerintah harus memastikan tidak ada penyimpangan administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu’ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang yang benar.
Strategi Pemerintah Tingkatkan Rata-rata Lama Sekolah
Penguatan PKBM disebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Abdul Mu’ti.
Artikel Terkait
Mojtaba Khamenei: Sosok Kontroversial Calon Pengganti Pemimpin Iran yang Ditakuti AS
Ironi Hukum: Pengkritik Ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, Kini Terdakwa Ijazah Palsu?
Cara AI Mengubah Presentasi: Hemat 90% Waktu & Hasilkan Slide Pro dalam Hitungan Menit
Wajib Pakai NIK! Mulai 28 Maret 2026, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses YouTube, TikTok, dan 6 Medsos Lainnya