Mendikdasmen memberikan contoh nyata dari kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi pilihan realistis bagi masyarakat yang tak terjangkau sekolah formal.
Penataan Ketat untuk Hindari Penyimpangan di PKBM
Di sisi lain, Mu’ti menekankan pentingnya penataan lebih ketat dalam pengelolaan PKBM. Mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), pemerintah harus memastikan tidak ada penyimpangan administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu’ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang yang benar.
Strategi Pemerintah Tingkatkan Rata-rata Lama Sekolah
Penguatan PKBM disebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Abdul Mu’ti.
Artikel Terkait
Cara AI Mengubah Foto Jadi Video: Panduan Praktis untuk Kreator yang Inihasilkan Konten Viral
94 Juta Data Warga RI Bocor! 7 Langkah Gratis Agar Data Pribadimu Tak Dijual di Telegram
Rupiah Tembus Rp17.310 per Dolar AS, BI Justru Bilang Ini Saatnya Beli?
Rupiah Tembus Rp17.310 per Dolar AS! Gubernur BI Justru Bilang Ini Kabar Baik?