Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!

"Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol. Pemerintah rugi dalam hal ini, uang keluar, image jelek jadinya," tegasnya.

Permintaan Transisi dan Perbaikan Data

Menteri Keuangan menilai perubahan status dalam skala besar tidak boleh dilakukan secara drastis. Ia meminta ada mekanisme transisi atau "penghalusan data" selama 3-5 bulan sebelum keputusan final diambil, agar publik tidak terkejut.

Meski Kementerian Keuangan telah menyetujui pembiayaan darurat untuk masa transisi, Purbaya menekankan perlunya perbaikan jangka panjang. Koordinasi yang solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dinilai mutlak diperlukan.

Sorotan Lemahnya Integrasi Data Pemerintah

Kasus ini menyoroti kelemahan mendasar dalam integrasi data kesejahteraan dan kesehatan pemerintah. Purbaya menegaskan pemerintah tidak boleh terus dirugikan oleh buruknya manajemen data satu lembaga.

Ia mendorong agar semua instansi terkait segera duduk bersama untuk mencari solusi permanen, alih-alih saling menyalahkan di ruang publik. Masalah ini dianggap sebagai ujian serius bagi tata kelola data sosial Indonesia.