Menurut Haikal, polemik di ruang digital banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, BPJPH gencar melakukan sosialisasi kebijakan sertifikasi halal yang lebih masif.
BPJPH juga membangun ekosistem halal di daerah dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hingga saat ini, 119 kabupaten/kota di Indonesia telah disiapkan ekosistem tersebut.
Klariļ¬kasi ke Daerah Pariwisata seperti Bali
Haikal mengungkapkan bahwa BPJPH telah berkomunikasi langsung dengan para gubernur, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, untuk meluruskan kekhawatiran. Dia menegaskan bahwa penerapan standar halal yang jelas justru dapat menjadi daya tarik pariwisata, sebagaimana terjadi di negara lain.
Indonesia Jadi Rujukan Negara Lain
Haikal menyebutkan bahwa posisi Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sudah cukup kuat. Sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam bahkan menjadikan Indonesia sebagai rujukan.
"Vietnam meminta kepada kami untuk men-setup lembaga serupa BPJPH di sana. Perusahaan di Malaysia juga datang ke Indonesia untuk meminta sertifikat halal agar produknya bisa diekspor," ujar Haikal.
Dia menegaskan, tanpa bermaksud menyombongkan diri, Indonesia telah menjadi pusat standar halal yang diakui oleh beberapa negara tetangga.
Artikel Terkait
Bahlil Larang Panic Buying BBM & LPG: Ini Dampak Perang Iran dan Cara Bijak Hemat Energi
Update Harga BBM Maret 2026 di Jateng: Pertalite Aman, Pertamax Naik Rp 500, Ini Daftar Lengkapnya!
Misteri Bau Busuk di Masjid Pangandaran Terungkap: Pemuda Tewas Tersengat Listrik Saat Mabuk?
Panglima TNI Copot Kabais? Ternyata Ini Kaitannya dengan Kasus Penyiksaan Aktivis Kontras