Mahfud MD Buka Suara Soal Alumni LPDF yang Hina Indonesia: Pemerintah Harus Introspeksi!

Beda Antara Kritik Pemerintah dan Hina Negara

Mahfud dengan tegas membedakan dua hal ini. Menurutnya, ketidakpuasan dan kritik harus diarahkan kepada pemerintah atau kebijakan, bukan kepada negara sebagai kesatuan rakyat, pemerintah, dan wilayah. "Yang dia keluhkan itu pemerintahnya. Jangan negaranya yang diserang," tegas Mahfud.

Dukung Sanksi, tapi Tolak Pembungkaman Kritik

Mengenai langkah pemerintah yang mem-blacklist dan menuntut pengembalian dana beasiswa, Mahfud MD menyatakan kesetujuannya. Namun, ia memberi catatan penting bahwa beasiswa negara tidak boleh menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat.

"Pendidikan yang dibiayai negara adalah kewajiban konstitusi, dan tidak boleh membungkam orang untuk berbicara. Justru perubahan sering lahir dari mereka yang berpendidikan baik," ucap Mahfud.

Ajakan untuk Berbenah dan Lakukan Perubahan Konstitusional

Di akhir pernyataannya, Mahfud MD mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk berbenah. Ia menekankan bahwa perubahan harus dilakukan melalui jalur demokrasi dan konstitusional yang normal, bukan karena ledakan ketidakpuasan publik. "Kita ingin perubahan normal, demokratis. Jangan sampai meledak di tengah jalan," tandasnya.