Anggaran Motor Listrik BGN Rp1,05 Triliun Lolos Gegara Kecolongan Sistem, Menkeu Purbaya Akui Software Bermasalah

Pernyataan ini langsung menjadi sorotan tajam publik, mengingat besarnya nilai anggaran yang dikeluarkan. Apalagi, pengadaan motor listrik ini terkait langsung dengan operasional program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan motor listrik memang sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Kendaraan tersebut diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan menambahkan, realisasi pengadaan motor listrik bahkan sudah berjalan secara bertahap sejak Desember 2025 dengan jumlah lebih dari 21.000 unit.

“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelas Dadan dalam keterangan resminya.

Isu ini terus menjadi perbincangan hangat karena menyangkut transparansi dan efektivitas penggunaan uang negara. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan anggaran agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Polemik ini bukan sekadar soal motor listrik atau software semata. Ada harapan besar dari masyarakat agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan secara hati-hati, tepat sasaran, dan tidak lagi meninggalkan tanda tanya di tengah publik.