Katanya, tempat hiburan malam itu punya banyak karyawan dan harus menafkahi keluarganya.
"Kami punya ribuan pegawai yang juga mencari nafkah di sana," kata Nikita di temui di Mabes Polri.
Nikita juga menyatakan persoalan kasus hukum yang menimpa 6 karyawan Holywings telah menjadi pembelajaran yang sangat berarti, jadi wajar jika ada kesalahan, tinggal diperbaiki sebagai bahan evaluasi.
"Orang punya kesalahan, itu wajar. Nanti kita bisa memperbaiki," kata Nikita.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.
Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Disparekraf dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra menegaskan bahwa ada 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya.
"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Benny seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Senin (27/6).
Seluruh izin usaha dari 12 outlet dari Holywings Group dapat dicabut segera, dan berikut ke-12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya:
Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Holywings Kalideres. Holywings di Kelapa Gading Barat. Tiger. Dragon. Holywings PIK. Holywings Reserve Senayan. Holywings Epicentrum. Holywings Mega Kuningan. Garison. Holywings Gunawarman. Vandetta Gatsu(WE/Detik)
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Penampakan Wajah Jokowi Sekarang Beraura Gelap, Netizen Malah Sebut Kualat
Waduh! Wakil Ketua DPR RI Geram dan Walk Out dari Acara Pelantikan Rektor UPI, Ada Penghinaan Bahasa?
Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025
Surat Terbuka TOM Pasaribu: Indonesia Milik Rakyat, Atau Milik Joko Widodo dan Kelompok?