Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor. Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto kepada Populis.id pada Jumat (20/05/2022).
Mulyanto menambahkan sejak awal dirinya tidak yakin Presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini. Sebab kebijakan itu diambil secara reaktif, grasa-grusu, tidak prudent dan jauh dari pendekatan research based policy.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-unjungnya mengkerut, menjilat ludah sendiri," sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen-petani sawit—konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur