Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor. Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto kepada Populis.id pada Jumat (20/05/2022).
Mulyanto menambahkan sejak awal dirinya tidak yakin Presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini. Sebab kebijakan itu diambil secara reaktif, grasa-grusu, tidak prudent dan jauh dari pendekatan research based policy.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-unjungnya mengkerut, menjilat ludah sendiri," sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen-petani sawit—konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.
Artikel Terkait
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai
Pertemuan Rahasia di Solo: Pengamat Bongkar Alasan Sebenarnya Wasekjen Demokrat Temui Jokowi
Rieke Diah Pitaloka Bongkar Data BPJS: Benarkah Separuh Rakyat Indonesia Miskin?