KontraS juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap tiga petani asal Pakel, Banyuwangi, yang ditangkap dan dituntut 10 tahun pidana karena diduga menyerobot lahan koorporasi.
Selanjutnya, ada kasus kriminalisasi terhadap buruh PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), di mana beberapa buruh ditangkap akibat mogok kerja pada Februari 2023 lalu.
Lembaga ini juga menyoroti pelaporan polisi terhadap akademisi Rocky Gerung oleh unsur relawan, setelah ia mengkritik Presiden terkait rencana Ibu Kota Negara (IKN).
KontraS mengingatkan bahwa situasi ini akan terus berlanjut seiring dengan kualitas demokrasi di Indonesia yang dinilai cenderung stagnan. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebebasan berpendapat masyarakat terjaga.
Selain itu, KontraS juga mendesak Kepolisian RI untuk menghentikan tindakan represif terhadap demonstrasi yang terkait dengan ekspresi publik.
Lembaga ini juga mengajak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi pemerintah yang berpotensi membatasi kritik masyarakat.
“Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk memastikan bahwa semua aparat di bawah kendalinya menghentikan segala bentuk pembungkaman kritik melalui kekerasan dan kriminalisasi, serta menjamin kebebasan sipil warga negara,” tegas Dimas.
Sumebr: beritabaru
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur