Pemerintah Ramai-ramai Geruduk Faisal Basri Soal Hilirisasi

Melalui keterangan tertulisnya, setidaknya ada lima bantahan Seto ungkapkan, dalam paparan Faisal Basri yang dinilai keliru.

"Ada lima klaim Faisal Basri dalam artikel bantahannya, yaitu (1) Angka ekspor produk hilirisasi nikel Rp 510 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi salah, (2) Pemerintah mendapatkan pajak dan penerimaan negara yang lebih kecil dengan melarang ekspor bijih nikel," imbuh Seto.

"Kemudian, (3) Pemerintah memberikan harga bijih nikel "murah" kepada para smelter, (4) Nilai tambah hilirisasi nikel 90% dinikmati investor Tiongkok, (5) Kebijakan hilirisasi nikel tidak menimbulkan pendalaman industri karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun," tambah dia.

Anak Buah Menkeu Sri Mulyani

Tak Hanya anak buah Menko Luhut, Anak buah Sri Mulyani Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo juga menampik pernyataan Faisal Basri.

Lewat akun Twitter pribadinya, dia menerangkan, tidak dipungutnya PNBP dari hilirisasi nikel ini merupakan narasi yang keliru. Sebab, jusru menerapkan pungutan kepada perusahaan hilirisasi nikel melalui PP Nomor 26 Tahun 2022.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tegas Yustinus.

Sumber: suara