"Pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) PKB bersedia bergabung dengan KIB dengan syarat dirinya menjadi capres tentu wujud kepongakan semata. Ada dua penyebabnya.
Pertama, perolehan kursi PKB pada pileg 2019 dibawah Golkar. Tentu logika politiknya Golkar yang lebih berhak mengusung capres dari PKB.
Berbeda halnya bila koalisinya hanya PKB, PPP, dan PAN, maka PKB berhak mengajukan capres. Sebab, perolehan kursi DPR RI dari tiga partai itu PKB yang paling banyak," kata Jamil kepada Polhukam.id.
Dua, lanjut Jamil, elektabilitas Cak Imin yang sangat rendah, membuat peluangnya hampir tertutup untuk diusung menjadi capres.
"Karena itu, dilihat dari perolehan kursi PKB dan rendahnya elektabilitas Cak Imin, maka syarat yang diajukannya untuk bergabung KIB sangat tidak realistis. Cak Imin terkesan sosok yang tak tahu diri dengan beraninya mengajukan persyaratan tersebut," tegasnya.
"Kalau Cak Imin tetap mempersyaratkan hal itu dalam berkoalisi, maka dipastikan tidak akan ada partai yang mau berkoalisi dengan PKB. Cak Imin seharusnya menyadari hal itu, termasuk ketidaklayakannya menjadi capres," tandasnya.
Sumber: jakarta.suara.com
Artikel Terkait
Surya Paloh Dukung Penegakan Hukum KPK Tapi Jangan Drama
Bantah Polisi Soal Pelapor 5 Orang Akali Bandar Judol, Ketua RT: Lha Wong, Kita Sebelahnya Saja Gak Tahu
Jefri Nichol Minta Maaf usai Kalah Tinju dari El Rumi hanya 38 Detik
Warga Pati Tetap Gelar Demo 13 Agustus, Tuntut Pemakzulan Bupati Sudewo