Luhut Disindir 'Menko Minyak Goreng'

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra merinci catatan terkait penunjukan Luhut.

Pertama, rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun.

Jadi, rakyat tidak terpaksa beli minyak goreng curah dengan harga yang bahkan di atas harga minyak goreng dalam kemasan sebelum kisruh ini terjadi.

"Mau Menko mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga,"

"Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp18.000 ke 17.000 ribu. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp13.000-14.000," tandasnya.

Kedua, hak prerogatif Presiden sebenarnya, untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Karena tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden.