JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyebut Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dinilai turut berperan atas kondisi ini, yang disebut terlihat sejak mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam edisi perdana podcast Narada Syndicate Demokrasi di Indonesia. Podcast kali ini dipandu oleh Kusfiardi, seorang aktivis 1998, Kamis (14/12).
Ubedilah melanjutkan, pasca revisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. Menurutnya, undang-undang itu yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Artikel Terkait
5 Cara Ampuh Mengamankan Transaksi Digital di Game Online
Luhut Usul Family Office Pakai APBN, Purbaya Menolak: Bangun Saja Sendiri!
Anak Riza Chalid Divonis Rugikan Negara Rp285 T dalam Kasus Korupsi Minyak Pertamina
Bonatua Silalahi Gugat ANRI di Sidang Sengketa Informasi, Desak Buka Arsip Ijazah Jokowi