Langkah ini diambil oleh Ahok untuk menghindari kebingungan terkait arah politiknya.
Pengunduran dirinya ini tampaknya sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana pejabat negara yang menjadi kandidat harus cuti atau melepaskan jabatannya saat terlibat dalam kampanye.
Keputusan serupa juga diambil oleh Mahfud MD sehari sebelumnya, ketika ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam pada 1 Februari 2024.
Langkah ini memberi contoh yang baik terkait etika politik di Indonesia, di mana pejabat negara yang terlibat dalam kampanye politik memiliki tanggung jawab untuk melepaskan jabatannya.
Baca Juga: WOW KEREN! Kisah Perjalanan Karir LISA BLACKPINK di Dunia KPop akan dituangkan dalam NOVEL PRANCIS
Perbedaan sikap ini mencuat dalam konteks perdebatan tentang penggunaan fasilitas negara oleh pejabat yang terlibat dalam kampanye politik.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: lombokinsider.com
Artikel Terkait
Hary Tanoe & Dokumen Epstein: Benarkah Beli Rumah Trump dan Temui CIA Indonesia?
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya