Duit Negara Menipis, Anggaran Dihemat Rp306 Triliun, Ekonom: Sudah Betul Proyek IKN Disetop!

POLHUKAM.ID - Tak bisa dipungkiri, keuangan negara saat ini, sedang tak baik-baik saja. 

Anggaran kementerian dan lembaga (K/L), ramai-ramai dipangkas. Anggaran pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), diblokir.

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijiyanto Semirin sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunda pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Itu memang keputusan yang tepat," kata Wijayanto, Jakarta, dikutip Kamis (6/2/2025).  

Alasannya, kata Wijayanto, perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula dijadwalkan pada Januari 2025, mundur ke April 2025.

Dan, tidak tertutup kemungkinan mundur lagi sampai waktu tak terbatas. Wajarlah, memindahkan ribuan ASN dari Jakarta ke IKN, perlu anggaran besar.

"Situasi fiskal saat ini, memang sedang sulit. Ini mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas. Termasuk menunda kelanjutan IKN," paparnya.

Sejak awal, Wijayanto mengkritik megaproyek IKN sebagai program yang hanya mahal diongkos. 

Sementara dampak ekonominya bagi daerah apalagi level nasional, sangatlah minimalis.

Sangat wajar jika proyek IKN harus ditunda.

"Program mahal yang minim manfaat, seperti IKN, sangat layak untuk ditunda," kata Wijayanto.

Celakanya, lanjut Wijayanto, megaproyek IKN yang menjadi legacy Presiden Jokowi, tak laku di mata investor.