“Jadi artinya penerimaan negara kita memang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa tinggi sampai dengan akhir April dan kita perkirakan akhir Mei masih bertahan,” ungkap Menkeu saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal dan Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN tahun 2023 pada rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Selasa (7/6/2022).
Lebih lanjut, Menkeu menerangkan outlook penerimaan negara sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp2.266,2 triliun atau lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp1.846,1 triliun.
“Ini berarti berita baik kalau Indonesia punya pendapatan Rp420 triliun di atas yang ada di dalam Undang-Undang APBN,” kata Menkeu.
Sementara, realisasi belanja hingga April 2022 mencapai Rp750,5 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) Rp253,6 triliun, belanja non-K/L Rp254,4 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp242,4 triliun.
Menkeu menjelaskan outlook belanja negara juga akan meningkat hingga Rp3.106,4 triliun, dari yang semula Rp2.714,2 triliun. Peningkatan belanja digunakan untuk subsidi energi, kompensasi BBM dan listrik, dan tambahan bantuan sosial.
“Ini adalah konsekuensi kalau kita ingin melindungi daya beli masyarakat dengan menahan harga yang melonjak sangat tinggi di seluruh dunia untuk energi dan juga untuk subsidi,” terangnya.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Berani Tantang Siapa Pun: Saya Tidak Takut Siapapun!
Roy Suryo Ziarah ke Makam Orang Tua Jokowi, Ternyata Ini Alasannya!
Setahun Prabowo Memimpin: Urgensi Membongkar Dominasi Geng Solo di Pemerintahan
Prabowo Tak Sekadar Populer, Ini Faktor yang Beda dengan Jokowi