Kejagung Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pengawalan, Ternyata Ini Alasan Jaksa Bisa Jadi Target Pembacokan!

POLHUKAM.ID - Jakarta kembali diguncang kabar tak sedap dari dunia penegakan hukum. Seorang jaksa dan aparatur sipil negara (ASN) Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjadi korban penyerangan brutal menggunakan senjata tajam.

Insiden tersebut terjadi di ladang sawit milik jaksa fungsional Jhon Wesli Sinaga, Sabtu (24/5), di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Kabar ini pun memicu respons cepat dari Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa setiap jaksa yang sedang menjalankan tugas resmi selalu mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Namun, ia menyebut bahwa kejadian di Sumatera Utara terjadi di luar jam dan konteks dinas, sehingga tidak termasuk dalam protokol pengawalan resmi yang biasa diterapkan.

Pengawalan terhadap jaksa sendiri bukan hal baru. Ini merupakan bagian dari prosedur tetap yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, terutama dalam kasus-kasus pidana yang sensitif.

Keberadaan pengamanan ini penting demi menjamin keselamatan jaksa serta kelancaran proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.

Landasan hukum soal pengawalan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. 

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi jaksa dan keluarganya dalam menjalankan tugas, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepolisian.

Tak hanya itu, aturan ini juga membuka ruang kolaborasi antara Kejaksaan, BIN, dan BAIS TNI, apabila dibutuhkan dalam kondisi tertentu.

Namun, pelindungan seperti ini tidak bersifat otomatis. Pemberian pengamanan dari negara hanya dilakukan apabila ada permintaan langsung dari Kejaksaan kepada instansi terkait.

Sementara itu, Harli juga mengungkapkan bahwa untuk wilayah Sumatera Utara, koordinasi pengamanan dengan pihak TNI sudah mulai dijalin.