Teka-Teki Prabowo Melindungi Jokowi

“Dan Prabowo sadar, menghadapi periode pertama kekuasaan, dia lebih butuh stabilitas daripada kebenaran.”

Namun perlindungan ini bukan tanpa risiko. Dalam banyak kesempatan, publik menagih pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan kontroversial era Jokowi: pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyedot anggaran lebih dari Rp466 triliun di tengah tekanan utang; melambatnya pertumbuhan ekonomi desa meski Dana Desa sudah digelontorkan hingga Rp539 triliun sejak 2015; serta angka ketimpangan yang stagnan meski Jokowi mengklaim telah “membangun dari pinggiran”.

“Kalau Prabowo terus-terusan melindungi kebijakan lama tanpa koreksi, ia sedang mempertaruhkan legitimasinya sendiri,” ujar Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia.

Anehnya, Prabowo justru memilih mendiamkan semua itu. 

Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan merevisi kebijakan yang ditinggalkan pendahulunya, apalagi melakukan audit. 

Alih-alih melakukan koreksi, ia menyematkan pujian. 

Sejumlah menteri dari kabinet Jokowi juga dikabarkan akan tetap dipertahankan dalam formasi kabinet Prabowo-Gibran, termasuk figur-figur kontroversial seperti Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Apakah ini bagian dari kompromi politik?

Bisa jadi. Prabowo tengah meniti jalan yang rumit. Ia butuh stabilitas untuk lima tahun ke depan. 

Dengan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan resistensi dari kelompok oposisi, menghajar Jokowi di awal masa jabatan justru akan menciptakan kegaduhan. 

Ia tampaknya memilih strategi low profile: menjinakkan semua pihak, mengulur waktu, dan menyusun ulang konstelasi kekuasaan secara perlahan.

Namun ada juga yang melihat sikap Prabowo sebagai bentuk politik hutang budi. Masuknya ia ke kabinet pada 2019 dianggap menyelamatkan karier politiknya. 

Dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 membukakan kembali pintu istana yang selama ini hanya menjadi bayangannya. 

Kini, saat Jokowi pensiun, Prabowo seperti merasa punya tanggung jawab moral: menjaga warisan sang patron, apa pun bentuk dan isinya.

Masalahnya, politik bukan soal moral semata. Jika Prabowo terlalu sibuk melindungi masa lalu, ia bisa kehilangan kepercayaan masa depan. 

Legitimasi pemerintahan yang baru tentu tidak bisa dibangun hanya dengan bayang-bayang Jokowi. 

Prabowo harus menentukan, apakah ia ingin menjadi presiden yang mandiri, atau sekadar penerus yang setia menjaga warisan politik yang belum tentu diwariskan untuk rakyat.

Jika Prabowo terlalu banyak menengok ke belakang, bukan tidak mungkin ia akan kehilangan arah ke depan. ***

Sumber: FusilatNews