Operasi Bahlil Lahadalia Lepas Dari Noda Nikel Raja Ampat

POLHUKAM.ID - Di depan Presiden Prabowo Subianto dan lima menteri lain, Hanif Faisol Nurofiq menunjukkan kerusakan lingkungan pulau-pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat penambangan nikel. 

Menteri Lingkungan Hidup ini mengurai satu per satu dampak tambang nikel di area konsesi lima perusahaan dalam rapat terbatas mendadak di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Juni 2025.

Lima perusahaan nikel yang disebut Hanif adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, dan PT Gag Nikel. 

Hanif menyebutkan empat perusahaan, kecuali Gag Nikel, menambang di kawasan Geopark Raja Ampat. 

Geopark adalah istilah yang merujuk pada kekayaan geologi sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi sehingga harus dilindungi.

Selain karena masuk kawasan geopark, menurut Hanif, area seluas 36.660 kilometer persegi itu seharusnya tidak ditambang secara terbuka karena berstatus kawasan lindung. 

Apalagi, dua tahun lalu, pemerintah menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan strategis nasional konservasi. 

“Pulau kecil diacak-acak dan sepanjang pantainya terganggu,” kata Hanif menceritakan presentasinya di depan Prabowo kepada Tempo pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam paparannya kepada Prabowo, Hanif menyebutkan kegiatan tambang PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe telah merusak tanaman mangrove. 

Perusahaan itu juga tak memiliki pengelolaan air limbah yang mumpuni sehingga rentan mencemari lingkungan.

PT Mulia Raymond Perkasa juga tidak memiliki dokumen dan persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum menambang di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. 

Yang lebih parah, PT Mulia Raymond tak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan yang menjadi syarat penting sebelum menambang. 

Tim Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke Raja Ampat menemukan operasi Mulia Raymond sudah menebang pohon di konsesinya.

Adapun PT Anugerah Surya Pratama, menurut Hanif, tak memiliki sistem manajemen lingkungan hingga pengendalian pencemaran lingkungan untuk mencegah dampak penambangan nikel di Pulau Manuran.

Berbeda dengan empat perusahaan tersebut, Hanif mengatakan data lingkungan PT Gag Nikel cukup baik. 

Anak perusahaan badan usaha milik negara PT Aneka Tambang Tbk ini juga sudah mendapat izin lingkungan menambang. Lokasi tambangnya di Pulau Gag juga berada di luar kawasan taman bumi atau geopark.

Setelah Hanif selesai melakukan presentasi, giliran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan hasil kunjungannya ke Pulau Gag. 

Empat menteri lain—Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin—mendengarkannya dengan saksama.

Bahlil menampilkan video dukungan masyarakat atas keberadaan tambang nikel di pulau kecil seluas 6.040 hektare tersebut. 

Tapi Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mengungkap unjuk rasa masyarakat Papua yang menentang tambang di Raja Ampat ketika ia berkunjung ke sana.

Dalam konferensi pers seusai rapat terbatas itu, Bahlil mengatakan kunjungan lapangannya ke Raja Ampat bertujuan menghasilkan data yang obyektif dan komprehensif. 

“Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden yang memutuskan penanganan nikel Raja Ampat,” ujar Bahlil pada Selasa, 10 Juni 2025.

Sebelum rapat terbatas di Hambalang, Bahlil sudah menyampaikan hasil kunjungannya ke Pulau Gag kepada Presiden Prabowo. 

Tiba di Jakarta pada Sabtu malam, 7 Juni 2025, Bahlil menghadap Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.