Operasi Bahlil Lahadalia Lepas Dari Noda Nikel Raja Ampat

Menurut dua politikus Partai Golkar yang mengetahui pertemuan itu, Bahlil mengusulkan kepada Prabowo agar menggelar rapat bersama kementerian lain untuk mendudukkan perbedaan informasi tentang tambang di Raja Ampat. 

Soalnya, di media sosial, warganet bertengkar soal kerusakan lingkungan akibat tambang nikel. Ada yang bilang penambangan nikel tak merusak pulau-pulau di sana.

Dalam pertemuan dengan Prabowo itu, Bahlil juga mengeluhkan sikap politikus anggota koalisi pendukung pemerintah yang menyerangnya soal penambangan nikel di Raja Ampat. 

Mendengar keluhan ini, Prabowo menegur Bahlil. Ketika dimintai konfirmasi soal keluhannya, Bahlil membantah jika Prabowo memarahinya. 

“Kamu, kok, kayak paling paham saja? Enggak, lah,” katanya.

Rapat terbatas di Hambalang yang berlangsung selama 70 menit itu menghasilkan dua keputusan. 

Pertama, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. 

Kedua, pengawasan ketat atas operasi penambangan PT Gag Nikel karena izinnya tak ikut dicabut. 

Alasannya, lokasi tambang berada di luar area geopark dan tidak merusak lingkungan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan dua keputusan itu dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Juni 2025. Prasetyo mengatakan semua pihak harus waspada dalam menerima informasi. 

“Juga waspada mencari kebenaran obyektif di lapangan,” katanya.

Menurut seorang pejabat, konteks pernyataan Prasetyo adalah kekecewaan Prabowo di Hambalang atas temuan Greenpeace Indonesia tentang PT Gag Nikel yang berbeda dengan paparan Bahlil.

Dua pejabat pemerintah dan tiga politikus partai pendukung Prabowo bercerita, alasan sebenarnya izin nikel PT Gag tak dicabut adalah anak usaha PT Antam ini menghasilkan pendapatan yang menggiurkan. 

Dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tertulis bahwa rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Gag dapat mengeruk nikel sebanyak 3 juta ton basah setiap tahun.

Mengacu pada situs Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, harga nikel basah 1,6 persen dengan kadar air 30 persen adalah US$ 29,33 per ton pada awal Juni 2025. 

Artinya, pendapatan kotor PT Gag jika mengeruk nikel sesuai dengan RKAB sebesar US$ 87,99 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun per tahun dengan kurs Rp 16.304 per dolar Amerika Serikat.

Keputusan Prabowo itu mengabaikan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Pasal 35 huruf k jelas melarang penambangan mineral di pulau kecil. Definisi pulau kecil adalah daratan yang luasnya kurang dari 2.000 meter persegi. Luas Pulau Gag hanya 77 kilometer persegi. 

"Penting menghentikan semua penambangan di pulau-pulau kecil untuk melindunginya," kata Arie Rompas, juru kampanye Greenpeace Indonesia.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Aditya mengatakan perusahaannya beroperasi sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. 

Operasi perusahaan, menurut dia, juga diawasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Ia mengklaim perseroan telah menjunjung prinsip keberlanjutan lingkungan dalam operasi penambangan. 

“Kami siap mematuhi seluruh mandat pemerintah, memperketat standar lingkungan, dan mendukung restorasi ekosistem laut,” ujar Arya melalui pesan tertulis pada Jumat, 13 Juni 2025.

Sumber: Tempo