"Jadi kalau kalian mau mempersoalkan itu kalian juga harus mempersoalkan Pak Prabowo. Mau nyeret-nyeret juga. Yang mana kita harus hati-hati kalau putusan 90. Itu semua anggota KIM Plus semua partainya tahu, enggak mungkin mereka enggak tahu apa yang terjadi dengan putusan 90," sambungnya.
Lebih lanjut, Bivitri juga menyoroti poin-poin dari pernyataan Forum Purnawirawan TNI terkait surat usulan pemakzulan Gibran yang telah dilayangkan ke MPR/DPR RI.
"Makanya menurut saya kritik kita pada para purnawirawan adalah saya sudah baca di media sosial. Ininya ya suratnya Kan sebenarnya mereka bikin ada alasan-alasan lain di bawahnya. Sebenarnya yang lebih kuat tuh alasan-alasan lain di bawahnya tuh bukan yang di atasnya," ujar Bibip.
Respons Jokowi soal Pemakzulan Gibran
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo sebelumnya menyebut bahwa usulan pemakzulan putranya merupakan dinamika demokrasi di Indonesia.
Diketahui, usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI dan kini sudah bergulir di MPR/DPR RI.
Baginya, dalam negara demokrasi, setiap orang berhak bersuara, termasuk mengusulkan pemakzulan Gibran, asal dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan sistem ketatanegaraan.
“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan negara kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita, biasa saja. Dinamika demokrasi kan seperti itu, biasa saja," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Gibran menjadi satu paket pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina, itu akan sendiri-sendiri, di kita kan satu paket," ujar Jokowi.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara