Selamat! Setelah Menunggu Lama, Ade Armando Akhirnya Dapat Jabatan Komisaris PT PLN Nusantara Power

POLHUKAM.ID - Nama Ade Armando kembali menjadi sorotan publik. 

Kali ini bukan karena pernyataan kontroversialnya di media sosial, melainkan karena kabar bahwa ia resmi diangkat menjadi Komisaris PT PLN Nusantara Power, salah satu anak usaha penting milik negara di sektor energi.

Penunjukan ini terungkap dari dokumen berisi susunan terbaru dewan komisaris dan direksi PLN Nusantara Power yang beredar pada Selasa, 1 Juli 2025.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa perubahan struktur dilakukan berdasarkan keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler).

Ade Armando dikenal publik luas sebagai akademisi, aktivis media sosial, dan tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia dan kerap tampil di ruang publik dengan opini-opini tajam tentang politik, agama, hingga demokrasi.

Setelah bergabung ke PSI dan aktif mendukung pemerintahan Jokowi, kariernya pun menanjak ke ranah yang lebih politis.

Penunjukannya sebagai komisaris PLN Nusantara Power menambah daftar tokoh publik yang masuk ke BUMN setelah mendukung kekuasaan secara terbuka.

Susunan Lengkap Komisaris PLN Nusantara Power

Berikut susunan dewan komisaris terbaru PLN Nusantara Power:

• Komisaris Utama / Independen: Edi Srimulyanti

• Komisaris: Ade Armando
• Komisaris: Suharyono
• Komisaris: M. Pradana Indra Putra
• Komisaris: Adam Muhammad
• Komisaris: Muhammad Syafi’i

Sementara untuk jajaran direksi:

• Direktur Utama: Ruly Firmansyah

• Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara: M. Irwansyah Putra
• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Teguh Widhi Harsono
• Direktur Human Capital dan Administrasi: TB Ari Wibawa Mukti
• Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga: Dwi Hartono
• Direktur Operasi dan Pembangkit Gas: Komang Parmita

Penunjukan Ade Armando menuai reaksi beragam. Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan kompetensinya di sektor energi.

Kritik mencuat bahwa posisi komisaris BUMN seharusnya diisi oleh kalangan profesional dengan rekam jejak teknis yang relevan.

Sebaliknya, sebagian pihak melihat ini sebagai langkah normatif. Sebab, kursi komisaris BUMN memang kerap diisi oleh tokoh politik, relawan, maupun akademisi yang dianggap "berjasa" atau "sevisi" dengan pemerintah.

Penunjukan tokoh publik ke kursi komisaris BUMN bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, praktik ini kerap terjadi, baik sebagai bagian dari strategi konsolidasi politik maupun bentuk loyalitas.

Namun yang jadi sorotan adalah, seberapa besar dampaknya terhadap profesionalisme dan kinerja perusahaan BUMN, apalagi di sektor strategis seperti energi.

👇👇

Ya kan ? pic.twitter.com/zGvfwEPodm

— MIQ (@25MIQ25) July 3, 2025

Siapa Sebenarnya Ade Armando?

Akademisi: Dosen Komunikasi di FISIP UI

Aktivis media sosial: Aktif menyuarakan isu pluralisme, demokrasi, dan anti-radikalisme

Politisi PSI: Terlibat aktif dalam dukungan terhadap pemerintahan Jokowi

Tokoh Kontroversial: Pernah dilaporkan ke polisi atas sejumlah pernyataan publiknya, termasuk kasus pemukulan saat aksi 11 April 20

Penunjukan Ade Armando ke posisi komisaris PLN Nusantara Power membuka kembali diskusi tentang relasi antara kekuasaan, loyalitas politik, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.

Apakah ini bentuk penghargaan terhadap loyalis? Ataukah ini sinyal bahwa publik mesti lebih kritis pada isi jabatan strategis negara?

Satu hal pasti, jabatan publik seperti komisaris BUMN bukan sekadar gelar ia membawa tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan sektor vital bangsa.

Sumber: TentangGuru