Kapolri Minta Dievaluasi? Tapi Siapa Yang Berani Evaluasi Jokowi?

Jika rakyat saja bisa dimintai ijazah asli untuk daftar kerja, mengapa Presiden tidak?

Dan ketika polisi diam, rakyat mafhum: mungkin Kapolri lebih tunduk pada kekuasaan daripada pada kebenaran.

Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa “negara adalah kisah yang dituturkan oleh yang berkuasa.” 

Dan Polri hari ini, tampaknya bukan hanya sekadar penonton dalam kisah itu—ia ikut menjadi dalang, atau setidaknya, mengatur bayang.

Maka ketika Kapolri bilang, “Kami paham, karena kecintaannya masyarakat kadangkala memberikan masukan…,” kita hanya bisa menunduk getir. 

Kritik itu sudah datang. Tapi yang terjadi bukanlah perbaikan, melainkan penyesuaian: menyesuaikan langkah agar tak menyinggung kekuasaan.

Apa artinya Polri untuk masyarakat jika kritik tak mampu menyentuh pusat kekuasaan? Apa gunanya evaluasi kalau tak menyentuh yang paling atas? 

Apa gunanya bersih di pinggiran kalau di tengah kita membiarkan kebohongan berakar?

Kapolri mungkin sedang bicara dengan tulus. Tapi sejarah tak menilai niat, melainkan hasil. 

Dan sejarah sedang mencatat: saat rakyat bertanya soal keaslian ijazah seorang presiden, Polri tak berdiri bersama masyarakat—ia memilih diam. Atau lebih tepatnya: melindungi.

Di negeri ini, dalang bisa siapa saja. Tapi selama yang memegang wayang adalah kekuasaan, kebenaran akan terus jadi bayang-bayang yang tak pernah punya panggung.

Sumber: FusilatNews