POLHUKAM.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo dianggap hanya bagi-bagi jabatan bagi mereka yang dukung kekuasaan.
Tak beda dengan pemerintahan Jokowi, efisiensi anggaran yang digembargemborkan Prabowo justru malah banyak dilanggar.
Terbukti sampai hari ini sudah ada 30 wakil menteri aktif yang tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris, atau komisaris utama di BUMN atau anak/cucu BUMN.
Belum termasuk tim sukses yang menjabat komisaris, staf ahli atau stafsus.
Demikian tweet X Big Alpha, dikutip pada Sabtu (12/7).
"Katanya efisiensi anggaran, kok bisa 30 wamen malah merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN?"
"Jadi gaji dan tunjangannya dobel dong? Wow kok kesannya rakus sekali ya."
"Di saat rakyat sedang sulit nya mencari pekerjaan dan banyak yang kesulitan ekonomi, pejabat nya malah dapat gaji berlipat ganda begini."
"Keterlaluan banget sih .. rakyat di uber uber bayar pajak untuk membayar mereka mereka yang jabatan nya dobel itu? Lah? Gak ikhlas ah."
Demikian kekesalan akun X liaa, atas kebijakan Prabowo.
Akun X Manto Gudono SK juga mentweet, daftar 30 wakil menteri yang menjabat komisaris BUMN.
"Pemerintah sedang gencar mensejahterakan pejabat bukan rakyatnya."
"Sori yee."
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perombakan direksi dan komisaris pada perusahaan BUMN, merupakan hal yang lumrah untuk keberlanjutan.
Erick menyebut, semua kepemimpinan di BUMN memiliki batasan waktu.
Beberapa perusahaan pelat merah belum lama ini melakukan pergantian direksi dan komisaris.
Beberapa di antaranya adalah PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), dan terbaru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).***
Sumber: hukamanews
Artikel Terkait
DPR Kena Prank! Dana Reses Rp702 M Bikin Tak Sedih Tunjangan Rumah Dihapus
Prabowo vs Geng Solo: Momen Penegakan Hukum yang Dinanti Rakyat
Profesor Ikrar Bongkar Bahaya Legacy Jokowi: Syarat Wapres RI Hanya Lulusan SD?
Ijazah Jokowi & Gibran Dikritik Iwan Fals: Bagaimana Jika Ternyata Palsu?