Laskar Cinta Jokowi: Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran Diduga Didalangi Partai Biru!

POLHUKAM.ID - Gelombang isu yang menyerang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan tajam. 

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menyampaikan pernyataan keras yang menyebut bahwa rentetan isu pemalsuan ijazah Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Gibran bukan muncul secara alami dari masyarakat, melainkan didalangi oleh kepentingan politik terselubung dari salah satu partai besar yang ia sebut sebagai “Partai Biru.”

Ia menuding bahwa Partai Biru memiliki motif politik yang kuat: mendorong anak ketua umumnya agar dapat menduduki posisi calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang.

“Kami punya cukup bukti dan indikasi bahwa penyebaran isu ijazah palsu dan dorongan pemakzulan Mas Gibran digerakkan secara sistematis oleh Partai Biru. Tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitas Jokowi dan Wapres yang sah, agar jalan menuju petinggi Partai Biru menjadi wapres,” ujar Suhandono, Ahad (27/7/2025)

Menurut Suhandono, ada tiga sinyal kuat yang menunjukkan keterlibatan Partai Biru dalam manuver ini:

- Intensitas Serangan di Media Sosial Terstruktur

LCJ menemukan pola penyebaran narasi negatif yang konsisten dan masif, dimulai dari akun-akun media sosial afiliasi dengan influencer politik yang dekat dengan Partai Biru. 

Narasi tersebut mencakup soal keabsahan ijazah Jokowi serta dorongan agar DPR mengajukan hak angket untuk pemakzulan Gibran.

- Manuver Fraksi di DPR dan Seruan Hak Angket

Suhandono menyebut bahwa upaya mendorong hak angket terhadap Gibran tidak lepas dari orkestrasi elite partai. 

“Mereka tahu tidak punya cukup bukti hukum, tapi yang dicari bukan hasil, melainkan efek politik. Gibran diganggu terus agar citranya rusak,” katanya.

- Pencitraan Sistematis

LCJ menilai ada upaya menaikkan elektabilitas anak elite Partai Biru dengan menyajikan sosoknya sebagai figur muda, bersih, dan alternatif dari “dinasti politik Jokowi”. 

Panggung-panggung media dan pencitraan intensif yang terkesan ‘terlalu dini’ menurut Suhandono menjadi petunjuk ambisi tertentu.

Suhandono tidak menampik bahwa dalam demokrasi, siapa pun bisa maju dan bertarung secara sehat. 

Namun ia mengecam keras jika kontestasi itu diawali dengan cara menjatuhkan pesaing dengan propaganda dan isu-isu yang tidak berdasar hukum.

“Kalau Presiden Jokowi disebut ijazahnya palsu, padahal sudah jelas diverifikasi oleh UGM, itu pembusukan karakter. Kalau Mas Gibran diminta dimakzulkan hanya karena tafsir politis atas putusan MK, itu bukan kritik, tapi kudeta konstitusi terselubung,” ujarnya.

Suhandono pun mengingatkan bahwa publik Indonesia saat ini sudah semakin cerdas dalam memilah mana kritik murni dan mana agenda tersembunyi. 

Ia meminta seluruh komponen masyarakat sipil untuk tidak terjebak pada narasi yang dibungkus “perjuangan moral”, padahal sarat dengan kepentingan politik segelintir elite.

Suhandono Baskoro menutup pernyataan dengan pesan tegas: 

“Kami, Laskar Cinta Jokowi, bukan sekadar relawan fanatik. Kami relawan demokrasi. Kalau ada yang ingin bersaing, bersainglah secara sehat. Jangan bangun istana politik dengan cara meruntuhkan rumah orang lain.”

Partai Demokrat Bantah Tudingan Dikaitkan Isu Ijazah Palsu Jokowi

Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang mengaitkan mereka dengan penyebaran isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. 

Dalam pernyataan pers resmi yang disampaikan oleh Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, partai berlambang mercy itu menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar dan bermuatan adu domba.

Herzaky menegaskan, penggunaan istilah “partai biru” dalam konteks ini hanyalah upaya manipulasi narasi yang menyesatkan publik dan mencoreng nama baik Demokrat. 

Menurutnya, kabar miring itu juga tak lepas dari opini yang dilontarkan oleh Roy Suryo, yang sejak 2019 sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat karena perbedaan pandangan.

Lebih jauh, Herzaky menggarisbawahi hubungan harmonis antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga tokoh senior Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Ia mencontohkan sejumlah momen kebersamaan penuh rasa saling hormat, seperti kehadiran putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dalam kongres partai Demokrat dan PSI, serta kunjungan Wakil Presiden Gibran ke SBY di rumah sakit.

“Kami mengecam keras pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba dua tokoh besar dan keluarganya. Upaya semacam ini tidak cuma merusak iklim demokrasi, tapi juga berpotensi membuat ruang publik menjadi kacau,” kata Herzaky, Senin.

Ajakan untuk meredam provokasi dan menjaga persatuan di tengah dinamika politik pun menjadi pesan utama dalam klarifikasi resmi Demokrat. 

“Semoga pernyataan kami dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan menutup ruang bagi fitnah yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Herzaky.

Pernyataan ini muncul di tengah gencarnya isu ijazah palsu Jokowi yang sempat menyita perhatian nasional, dan menjadi momentum penting untuk menolak politisasi isu pribadi demi kepentingan politik sempit.

Sumber: SuaraNasional