Rocky Gerung: Demo Besar di Sejumlah Daerah Akumulasi 10 Tahun Represi Jokowi!

POLHUKAM.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai gelombang demonstrasi yang melanda Jakarta pasca tewasnya driver ojol Affan Kurniawan (21) merupakan akumulasi represi selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo yang kini meledak. 

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan “radical break” dengan membersihkan separuh kabinet untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Ledakan hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari keadaan selama 10 tahun di mana pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi, menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman yang sangat tidak masuk akal – Undang-Undang ITE,” ujar Rocky dalam wawancara dengan jurnalis senior Hersubeno Arief, Jumat (29/8/2025), di channel YouTube-nya.

Rocky menegaskan bahwa selama satu dekade terakhir, seolah-olah berpendapat itu dihadang oleh undang-undang karena akan ada penjara menunggu. 

“Dan sekarang seolah-olah outlet-nya terbuka sehingga orang tumpah kemarahannya di jalan raya,” tambahnya.

Pengamat yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi ini juga menyoroti akar ekonomi dari gelombang protes. 

Menurutnya, kondisi ekonomi sulit saat ini merupakan warisan dari kesalahan perencanaan pembangunan era Jokowi.

“Kita membaca bahwa uang negara harus dipakai bayar utang, sementara utang itu dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi. Jadi orang mulai melihat bahwa harus ada kejujuran untuk mengatakan bahwa kita ada dalam kesulitan ekonomi karena salah urus selama 10 tahun,” tegas Rocky.

Ia menambahkan, pemerintah harus jelas mengatakan bahwa problem ekonomi hari ini disebabkan oleh rezim sebelumnya dan harus diselesaikan dulu supaya Indonesia bisa bergerak maju. 

“Kalau itu tidak dieksplisitkan, orang akan menganggap bahwa akan ada salah urus lagi sampai 5-10 tahun ke depan,” tekan Rocky.

Rocky menganalisis fenomena solidaritas driver ojol yang menjadi kekuatan massa tersendiri dalam gelombang protes ini. 

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari memburuknya kondisi perekonomian yang memaksa banyak pekerja beralih menjadi driver ojol.

“Teman-teman ojol ini datang dari posisi kelas menengah yang justru penghasilannya menurun karena kompetisinya makin berat. Karena teman-teman pekerja buruh yang di-PHK akhirnya mencari tempat instan untuk menopang ekonominya dengan masuk ke pekerjaan ojol,” jelasnya.

Persaingan yang makin ketat membuat pendapatan ojol menurun, sementara kesempatan lapangan kerja baru makin tidak terlihat. 

“Ojol ini jadi semacam tempat seseorang mencari pertahanan hidup sementara,” ujar Rocky.

Ketika ditanya solusi yang bisa diambil pemerintahan Prabowo, Rocky dengan tegas menyatakan perlunya “radical break” melalui pembersihan kabinet.

“Harus ada satu pernyataan atau tindakan yang betul-betul memulihkan kembali ingatan publik bahwa yang sedang kita pertaruhkan adalah pembersihan kabinet. Karena di dalamnya ada agen-agen koruptif yang mesti dibereskan,” katanya.

Rocky menegaskan bahwa publik membutuhkan sinyal bahwa Presiden Prabowo benar-benar akan tampil secara otentik memberantas korupsi dan mengambil jarak dari masa lalu. 

“Mungkin separuh dari kabinet bahkan harus diganti – dibaca sebagai awal untuk menciptakan kembali relasi dan kolaborasi yang bagus antara masyarakat sipil dan pemerintah.”

Meski mengakui legitimasi kemarahan publik, Rocky memperingatkan adanya potensi tunggangan politik dalam gelombang demonstrasi ini. 

Ia menyebut adanya persaingan elit yang bisa memanfaatkan momentum tragis ini.

“Ada internal struggle di kalangan elit. Siapa yang bersorak karena ada peristiwa semacam ini? Siapa yang menjadi oportunis karena menganggap ini kesempatan untuk mengaduk-aduk sesuatu yang ada di air keruh,” ujarnya.

Rocky menilai ada persaingan politik antara Presiden Prabowo yang sedang mencari strategi untuk memenuhi permintaan rakyat agar menarik garis dari Presiden Jokowi, dengan Jokowi yang mungkin merasa tekanan makin kuat sehingga harus mempersiapkan kekuatan politik baru.

Rocky juga memperingatkan dampak ketidakstabilan politik terhadap iklim investasi. 

Menurutnya, investor pasti akan menunggu, menunda, atau bahkan membatalkan MOU bila situasi politik terus memburuk.

“Tidak ada orang yang ingin menanam modal dalam kondisi politik yang betul-betul tidak stabil. Investasi akan memburuk bila demonstrasi memperlihatkan brutalitas dan berakhir pada kekerasan,” katanya.

Namun ia meyakini, bila Prabowo melakukan radical break dan pembersihan kabinet, hal itu justru akan menciptakan kondisi positif yang membuat investor percaya kembali pada kepastian hukum dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Rocky juga mengkritik penanganan demonstrasi yang dinilai masih menggunakan paradigma lama. 

“Tampak sekali dalam penanganan pengunjuk rasa ini, polisi masih menggunakan paradigma lama yakni represi,” ujarnya.

Sementara itu, massa melihat aksi-aksi demonstrasi sebagai katarsis dari frustrasi publik yang selama ini mengendap dan ditekan. 

“Dalam psikologi sosial, setiap gejala represi akan menumpuk, berakumulasi menjadi dendam. Represi selama 10 tahun ini akhirnya muncul ke permukaan,” jelasnya.

Rocky menutup analisisnya dengan pesan tegas kepada Presiden Prabowo. 

“Saya harap Presiden Prabowo bisa mengatakan: ‘Saya mengerti keadaan dan saya akan mengubah banyak hal. Saya akan melakukan radical break dan saya pastikan bahwa yang akan saya lakukan akan menimbulkan harapan baru dan solidaritas baru di antara warga‘.”

Sumber: JakartaSatu