Eks Intelijen Bongkar Dugaan Skenario Kerusuhan: Dendam Lama Riza Chalid vs Prabowo?

POLHUKAM.ID - Mantan perwira intelijen negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, memicu kontroversi usai menyebut gelombang kerusuhan di sejumlah daerah bukanlah aksi spontan, melainkan bagian dari skenario politik terstruktur.

Dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ia menyebut ada tiga elemen utama yang terlibat: pendana, pelaku, dan pengaman.

“Semua ini paket tiga dalam satu. Energi dan logistik yang dikeluarkan tidak kecil,” ujar Sri Radjasa, Jumat (5/9/2025).

Nama pengusaha minyak Riza Chalid kembali mencuat sebagai tokoh sentral.

Menurut Sri Radjasa, Riza yang masih berstatus buronan kasus korupsi Pertamina, memiliki dendam politik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dendam itu disebut berakar dari Pilpres 2014, ketika Riza sempat berada di lingkaran dukungan Prabowo namun diklaim tidak pernah menyetor dana kampanye.

“Itu fakta yang jarang diketahui publik. Dari situ, benih dendam mulai tumbuh,” tegasnya.

Ketegangan disebut memuncak ketika adik Prabowo, Hasyim, membawa investor minyak asal Rusia, namun langkahnya dijegal oleh Riza.

Sejak itu, hubungan keduanya disebut retak, dan penetapan Riza sebagai tersangka memperdalam konflik.

Dalam kerusuhan terbaru, Sri Radjasa menuding Riza sebagai pendana utama, sementara pengendali lapangan berasal dari kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo”, jaringan elite yang disebut memiliki pengalaman mengelola operasi senyap.

Narasi awal demonstrasi yang menyerukan penangkapan Presiden Jokowi dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka disebut sengaja digeser ke isu DPR yang dianggap hedon dan tidak mewakili rakyat.

Menurut Sri Radjasa, ini adalah bentuk “begal demo”, pengalihan isu untuk menciptakan kekacauan terkontrol.

“Isu diubah, narasi digiring, dan kerusuhan pun tercipta,” pungkasnya.

Sri Radjasa mengaitkan kerusuhan dengan operasi garis dalam, sebuah taktik intelijen untuk mendelegitimasi pemerintahan dari dalam.

Ia bahkan menuding “orang-orang Jokowi” berada di balik skenario ini, dengan tujuan menggoyang stabilitas pemerintahan Prabowo sejak awal masa jabatan.

Jika benar kerusuhan ini merupakan bagian dari konflik elite, maka publik tengah menjadi korban dari perang politik tingkat tinggi.

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan segera memberikan klarifikasi dan menjamin transparansi agar tidak terjadi manipulasi opini publik yang merugikan demokrasi.

Sumber: SeputarCibubur